Terkuak! Ratusan Trilyun Dana Asing Untuk Kampanye Antirokok di Indonesia Posted on Agustus 10, 2016 by spedaonthel Wa...
Terkuak! Ratusan Trilyun Dana Asing Untuk Kampanye Antirokok di Indonesia
Wacana kenaikan harga rokok di Indonesia sempat menuai polemik. Ada yang setuju, namun tak sedikit pula yang menolak. Adalah Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Hasbullah Thabrany, yang menghembuskan harga rokok idealnya lebih dari Rp 50.000 per bungkus. Ini jika ingin menekan jumlah perokok di Tanah Air.
Sejak dimulainya Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau atau Framework Convention on Tobacco Control yang disingkat FCTC, hampir negara-negara di seluruh dunia menekan peredaran tembakau. Bahkan, Kuba sebagai negara penghasil cerutu ikut serta dalam perjanjian tersebut.
Meski ikut menandatangani FCTC, namun Indonesia masih enggan untuk mengikuti jejak 183 negara yang sudah meratifikasinya. Presiden Joko Widodo beralasan, penolakan itu dilakukan untuk melindungi nasib petani tembakau.
Namun kampanye antirokok terus bergulir. Banyak aliran dana dari pihak asing masuk ke Indonesia. Jumlahnya bahkan mencapai ratusan triliun rupiah.
Dana asing ratusan trilyun rupiah masuk Indonesia
Dikutip dari laman tobaccocontrolgrants.org, Bloomberg Initiative (B.I.) telah mengucurkan dana hingga Rp 105,308 triliun ke berbagai Lembaga Swadaya Masarakat ( LSM), universitas dan kementerian, termasuk Muhammadiyah.
Bloomberg Initiative sendiri merupakan program anti-tembakau yang didanai oleh Michael R Bloomberg.Jumlah uang yang diberikan bervariasi, tergantung bentuk kampanye yang dilakukan masing-masing lembaga.
Michael Rubens Bloomberg yang tahun 1942 ini adalah pendiri Bloomberg L.P., multi-miliarder dan wali kota di New York City dari 2002 sampai 2014.
Ia adalah mitra umum di Salomon Brothers sebelum mendirikan perusahaan layanan perangkat lunak finansial tahun 1981. Bloomberg adalah seorang Yahudi dan leluhurnya adalah orang Yahudi-Rusia.
Politikus ini adalah anggota Partai Demokrat selama beberapa tahun, namun kemudian berpindah ke Partai Republikan pada tahun 2001, dan dalam partai itulah, ia menjadi wali kota di New York. Ia dipilih kembali pada tahun 2005.
Pada tanggal 19 Juni 2007 Michael Bloomberg meninggalkan Partai Republikan sebagai calon independen. Kini Bloomberg sering disebutkan sebagai calon independen dalam PilPres 2008.
Gerakan Pendanaan Bloomberg di Indonesia
Beberapa strategi dan hasil dari dana Bloomberg dalam hal anti-tembakau dan anti-roko di Indonesia ialah:
Wacana kenaikan harga rokok di Indonesia sempat menuai polemik. Ada yang setuju, namun tak sedikit pula yang menolak. Adalah Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Hasbullah Thabrany, yang menghembuskan harga rokok idealnya lebih dari Rp 50.000 per bungkus. Ini jika ingin menekan jumlah perokok di Tanah Air.
Sejak dimulainya Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau atau Framework Convention on Tobacco Control yang disingkat FCTC, hampir negara-negara di seluruh dunia menekan peredaran tembakau. Bahkan, Kuba sebagai negara penghasil cerutu ikut serta dalam perjanjian tersebut.
Meski ikut menandatangani FCTC, namun Indonesia masih enggan untuk mengikuti jejak 183 negara yang sudah meratifikasinya. Presiden Joko Widodo beralasan, penolakan itu dilakukan untuk melindungi nasib petani tembakau.
Namun kampanye antirokok terus bergulir. Banyak aliran dana dari pihak asing masuk ke Indonesia. Jumlahnya bahkan mencapai ratusan triliun rupiah.
Dana asing ratusan trilyun rupiah masuk Indonesia
Dikutip dari laman tobaccocontrolgrants.org, Bloomberg Initiative (B.I.) telah mengucurkan dana hingga Rp 105,308 triliun ke berbagai Lembaga Swadaya Masarakat ( LSM), universitas dan kementerian, termasuk Muhammadiyah.
Bloomberg Initiative sendiri merupakan program anti-tembakau yang didanai oleh Michael R Bloomberg.Jumlah uang yang diberikan bervariasi, tergantung bentuk kampanye yang dilakukan masing-masing lembaga.
Michael Rubens Bloomberg yang tahun 1942 ini adalah pendiri Bloomberg L.P., multi-miliarder dan wali kota di New York City dari 2002 sampai 2014.
Ia adalah mitra umum di Salomon Brothers sebelum mendirikan perusahaan layanan perangkat lunak finansial tahun 1981. Bloomberg adalah seorang Yahudi dan leluhurnya adalah orang Yahudi-Rusia.
Politikus ini adalah anggota Partai Demokrat selama beberapa tahun, namun kemudian berpindah ke Partai Republikan pada tahun 2001, dan dalam partai itulah, ia menjadi wali kota di New York. Ia dipilih kembali pada tahun 2005.
Pada tanggal 19 Juni 2007 Michael Bloomberg meninggalkan Partai Republikan sebagai calon independen. Kini Bloomberg sering disebutkan sebagai calon independen dalam PilPres 2008.
Gerakan Pendanaan Bloomberg di Indonesia
Beberapa strategi dan hasil dari dana Bloomberg dalam hal anti-tembakau dan anti-roko di Indonesia ialah:
Endorsing Good Governance on Tobacco Policy in Indonesia
Indonesia Corruption Watch
To carry out a good governance campaign with anti-tobacco coalition partners that promote transparency and accountability through activities aiming to encourage fundamental changes in government policies related to governance of tobacco. This broad campaign aims to create good governance for the cigarette industry in Indonesia, while reducing the adverse effect of the tobacco industry upon public health.
Country: Indonesia
Amount: $45,470
Start Date: Jul 2010
End Date: Mar 2012
To carry out a good governance campaign with anti-tobacco coalition partners that promote transparency and accountability through activities aiming to encourage fundamental changes in government policies related to governance of tobacco. This broad campaign aims to create good governance for the cigarette industry in Indonesia, while reducing the adverse effect of the tobacco industry upon public health.
Country: Indonesia
Amount: $45,470
Start Date: Jul 2010
End Date: Mar 2012
Amount: $45,470
Start Date: Jul 2010
End Date: Mar 2012
To gain political support to pass draft bill on mitigating impact of tobacco products on health
Indonesian Forum of Parliamentarians on Population and Development (IFPPD)
To gain political commitment through tobacco Control policy Advocacy at National Parliaments to enact the bill on controlling the Impact of tobacco products on Health and FCTC
Country: Indonesia
Amount: $28,753
Start Date: Jan 2007
End Date: Oct 2007
To gain political commitment through tobacco Control policy Advocacy at National Parliaments to enact the bill on controlling the Impact of tobacco products on Health and FCTC
Country: Indonesia
Amount: $28,753
Start Date: Jan 2007
End Date: Oct 2007
Amount: $28,753
Start Date: Jan 2007
End Date: Oct 2007
Working to Ban tobacco industry sponsorship in six targeted music and film industries in Indonesia
Komisi Nasional Pengendalian Tembakau (National Commission on Tobacco Control – NCTC)
To work towards a ban on tobacco industry sponsorship in six music and film industries in Indonesia, identify champions among industry representatives to advocate for tobacco-free entertainment.
Country: Indonesia
Amount: $75,348
Start Date: Dec 2009
End Date: Jan 2011
To work towards a ban on tobacco industry sponsorship in six music and film industries in Indonesia, identify champions among industry representatives to advocate for tobacco-free entertainment.
Country: Indonesia
Amount: $75,348
Start Date: Dec 2009
End Date: Jan 2011
Amount: $75,348
Start Date: Dec 2009
End Date: Jan 2011
Lembaga Pembinaan Dan Perlindungan Konsumen Semarang
Smoke Free Semarang City
Country: Indonesia
Amount: $85,638
Start Date: Sep 2012
End Date: Mar 2014
Smoke Free Semarang City
Country: Indonesia
Amount: $85,638
Start Date: Sep 2012
End Date: Mar 2014
Amount: $85,638
Start Date: Sep 2012
End Date: Mar 2014
Campaign for the socialisation of the provincial smoke-free law of Bali and advocacy towards formulation of a smoke-free law at the district level
Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Propinsi Bali
The project aims to support implementation of the provincial smoke-free perda in all regions of Bali in an effort to protect children and adolescents from the dangers of exposure to second hand smoke. This will be done through the socialization of the provincial perda and supporting its implementation in areas where the provincial government has the jurisdiction. At the district/municipality level, LPA will launch efforts to pass Perda’s initially in three of Bali’s districts (Denpasar City, Badung and Jembrana Districs) to ensure effective smoke-free implementation in those districts.
Country: Indonesia
Amount: $31,973
Start Date: Jan 2012
End Date: Dec 2012
The project aims to support implementation of the provincial smoke-free perda in all regions of Bali in an effort to protect children and adolescents from the dangers of exposure to second hand smoke. This will be done through the socialization of the provincial perda and supporting its implementation in areas where the provincial government has the jurisdiction. At the district/municipality level, LPA will launch efforts to pass Perda’s initially in three of Bali’s districts (Denpasar City, Badung and Jembrana Districs) to ensure effective smoke-free implementation in those districts.
Country: Indonesia
Amount: $31,973
Start Date: Jan 2012
End Date: Dec 2012
Amount: $31,973
Start Date: Jan 2012
End Date: Dec 2012
Advocacy for tobacco ads ban in the Broadcasting Bill
Lentera Anak Indonesia
Lentera Anak will advocate for a tobacco advertising ban in the Broadcasting Bill Amendment.
Country: Indonesia
Website: http://lenteraanakindonesia.com
Amount: $46,968
Start Date: Jul 2013
End Date: Aug 2014
Lentera Anak will advocate for a tobacco advertising ban in the Broadcasting Bill Amendment.
Country: Indonesia
Website: http://lenteraanakindonesia.com
Amount: $46,968
Start Date: Jul 2013
End Date: Aug 2014
Website: http://lenteraanakindonesia.com
Amount: $46,968
Start Date: Jul 2013
End Date: Aug 2014
Strengthening the existing Kenyan Tobacco Control Act through adoption of a national tobacco control policy and enactment of subsidiary legislation
Tobacco Control Board – Kenya.
The project aims to strengthen the existing Kenyan Tobacco Control Act through adoption of a national tobacco control policy and enactment of subsidiary legislation. It will accomplish this by enhancing the capacity of the Tobacco Control Board to provide advice to the Ministry, making recommendations to strengthen the existing legislation, strengthening intersectoral government implementation through the development of a national tobacco control plan in line with FCTC best practice, regionalizing the work of the board and increasing consultation with stakeholders at the regional level.
Country: Indonesia
Focus: Tobacco Control Policy (general)
Approach: Legislation – implementation
Amount: $101
Start Date: Jun 2011
End Date: Jan 2013
The project aims to strengthen the existing Kenyan Tobacco Control Act through adoption of a national tobacco control policy and enactment of subsidiary legislation. It will accomplish this by enhancing the capacity of the Tobacco Control Board to provide advice to the Ministry, making recommendations to strengthen the existing legislation, strengthening intersectoral government implementation through the development of a national tobacco control plan in line with FCTC best practice, regionalizing the work of the board and increasing consultation with stakeholders at the regional level.
Country: Indonesia
Focus: Tobacco Control Policy (general)
Approach: Legislation – implementation
Amount: $101
Start Date: Jun 2011
End Date: Jan 2013
Focus: Tobacco Control Policy (general)
Approach: Legislation – implementation
Amount: $101
Start Date: Jun 2011
End Date: Jan 2013
Meeting of Indonesia Tobacco Control Network (NGO) Planning 2009
Tobacco Control Support Center – Indonesian Public Health Association (TCSC-IPHA)
To convene an NGO planning meeting to develop strategic activities to support tobacco control policy advancement in 2009
Country: Indonesia
Amount: $12,800
Start Date: Jan 2009
End Date: May 2009
To convene an NGO planning meeting to develop strategic activities to support tobacco control policy advancement in 2009
Country: Indonesia
Amount: $12,800
Start Date: Jan 2009
End Date: May 2009
Amount: $12,800
Start Date: Jan 2009
End Date: May 2009
Enhancing policy issues for advocacy to policy-makers and related agencies
University of Indonesia, Demographic Institute, Faculty of Economics
To influence the policy-makers in Indonesia to undertake effective tobacco tax and price policy,through policy advocacy and capacity building.
To influence the policy-makers in Indonesia to undertake effective tobacco tax and price policy,through policy advocacy and capacity building.
Controlling the Impacts and Dangers of Tobacco for Children and Youths through the Establishment of Smoke-Free Area Regulation in North Sumatra
Yayasan Pusaka Indonesia
The project aims to advocate for the passage of a governors decree in North Sumatra to lay the groundwork for the establishment of smoke-free areas in the entire province. The passage of such a decree would instigate and support efforts towards smoke-free environments in the cities of North Sumatra where city level regulations will be pursued.
Country: Indonesia
Amount: $32,010
Start Date: Nov 2011
End Date: Dec 2012
The project aims to advocate for the passage of a governors decree in North Sumatra to lay the groundwork for the establishment of smoke-free areas in the entire province. The passage of such a decree would instigate and support efforts towards smoke-free environments in the cities of North Sumatra where city level regulations will be pursued.
Country: Indonesia
Amount: $32,010
Start Date: Nov 2011
End Date: Dec 2012
Amount: $32,010
Start Date: Nov 2011
End Date: Dec 2012
Smoke Free Medan
Yayasan Pusaka Indonesia
The purpose of the project is to protect children and communities at large from the dangers of second hand smoke exposure in Medan City by supporting enforcement of the PerGub NO. 35/2012 with emphasis on the establishment of 100% smoke free areas. Project also seeks to advocate for a smoke free Perda in order to close the gaps in current regulation.
Country: Indonesia
Website: http://www.pusakaindonesia.or.id
Amount: $74,000
Start Date: Dec 2012
End Date: Jul 2014
Penerima aliran dana untuk kampanye anti-rokok di Indonesia
Bloomberg Initiative menerima permintaan pasokan dana dari manapun, baik dari negara miskin, maupun negara berkembang.
Selain Indonesia, Bloomberg Initiative juga mendanai 13 negara lainnya, yakni China, Brazil, Meksiko, Vietnam, Rusia hingga Mesir, dimana negara-negara tersebut diyakini memiliki tingkat konsumsi tembakau terbesar di dunia.
Berikut daftarnya penerima aliran dana untuk kampanye itu:
- Dinas Kesehatan Bali:
- Rp 2.110.664.190
- Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia:
- Rp 4.249.982.563
- Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan:
- Rp 11.449.296.386
- Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia:
- Rp 4.446.151.997
- Indonesian Corruption Watch:
- Rp 601.447.104
- Forum Parlemen Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan:
- Rp 3.687.462.577
- Lembaga Indonesia untuk Pembangunan Sosial:
- Rp 4.266.939.106
- Asosiasi Kesehatan Masyarakat Indonesia, Tobacco Control Working Group:
- Rp 16.315.338.387
- Forum Warga Kota Jakarta (Fakta):
- Rp 9.344.551.888
- Komisi Nasional Pengendalian Tembakau:
- Rp 10.706.785.014
- Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen Semarang:
- Rp 3.506.880.323
- Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Bali:
- Rp 1.218.865.547
- Lentera Anak Indonesia:
- Rp 3.093.876.327
- MEDICUSS:
- Rp 373.945.208
- Pusat Pengendalian Tembakau Muhammadiyah, UMY:
- Rp 1.821.768.052
- Komisi Perlindungan Anak Nasional:
- Rp 10.584.425.691
- Komunitas Antitembakau:
- Rp 5.540.142.612
- Raya Indonesia:
- Rp 339.622.553
- Sekolah Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Universitas Udayana:
- Rp 1.591.224.428
- Pusat Penelitian Statistik, Ekonomi dan Sosial Negara-Negara Islam:
- Rp 993.399.452
- Yayasan Swisscontact Indonesia:
- Rp 3.971.916.130
- Badan Pengendalian Tembakau – Kenya:
- Rp 1.337.315
- Asosiasi Kesehatan Masyarakat Indonesia – Pusat Pengendalian Tembakau:
- Rp 169.299.686
- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia:
- Rp 11.247.480.827
- Yayasan Pengembangan Media Anak:
- Rp 461.853.907
- Yayasan Pusaka Indonesia:
- Rp 3.800.681.599
Perlu diketahui bahwa yang menghembuskan harga rokok idealnya lebih dari Rp 50.000 per bungkus adalah Hasbullah Thabrany.
Hasbullah Thabrany
Dia menghembuskan perihal kenaikan harga rokok yang spektakuler itu karena ingin menekan jumlah perokok di Tanah Air.Saat ini ia adalah Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.
Hasbullah menambahkan, bahwa strategi penaikan harga rokok dalam menurunkan jumlah perokok sudah terbukti efektif di beberapa negara.
Selain itu menurut Hasbullah, tingginya jumlah perokok di Indonesia juga meningkatkan beban ekonomi dari sisi kesehatan.
Ada kepentingan asing di balik harga rokok naik
Rumor kenaikan harga rokok bahkan hingga Rp 50.000 meresahkan banyak pihak mulai dari pelaku usaha, petani tembakau dan konsumen akan terkena imbas dari kenaikan tersebut.
Anggota Komisi II DPR dari PDIP mengatakan pemerintah harus mengakui industri rokok cukup berperan besar menopang perekonomian Indonesia. Industri rokok bisa gulung tikar jika harga rokok dinaikkan.
Suka atau tidak suka industri ini adalah industri strategis yang telah membantu perekonomian kita selama ini dan tak sepakat dengan asumsi kenaikan harga bisa menekan angka perokok di Indonesia. Sebab, industri rokok Indonesia sudah diakui dunia dan membantu perekonomian masyarakat daerah sekitar.
Anggota Komisi II DPR justru khawatir ada kepentingan pihak asing dibalik wacana ini dan bukan kepentingan dari pemerintah karena industri rokok Indonesia sudah cukup mandiri dan kompetitif, sehingga kebijakan ini bisa menjadi alat agar mampu bersaing dengan rokok luar negeri.
Sikap pemerintah RI dan dampak kenaikan harga rokok
Sikap pemerintah sejauh ini masih mengkaji lebih lanjut penerapan Kerangka Kerja Konvensi Pengendalian Tembakau atau Framework Convention on Tobacco Control(FCTC) di Indonesia. Sembari mengkaji FCTC, ada empat arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang perlu dijalankan untuk mengurangi penggunaan tembakau.
Sebelum konvensi dilakukan maka pertama, diminta seluruh jajaran menteri untuk menekan impor tembakau. Arahan kedua, cukai tembakau impor dinaikkan. Ketiga, menaikkan cukai rokok.
Terakhir mempersempit ruang bagi para perokok. Nantinya, tempat bagi perokok di ruang publik semakin diperkecil sehingga bisa menekan angka perokok.
Arahan tersebut sebagai salah satu upaya mempersiapkan generasi muda yang lebih sehat dan kompetitif. Selain itu, untuk memutuskan menutup sekaligus ruang bagi perokok masih butuh waktu yang cukup lama.
Namun kebijakan ini tidak akan berlaku dalam waktu dekat karena Kemenkeu belum ada aturan terbaru mengenai harga jual eceran atau tarif rokok dan pemerintah butuh waktu konsultasi dengan DPR.
Selain itu kebijakan ini bisa mengakibatkan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di industri terkait, maka nasib industri rokok jelas akan bangkrut dan otomatis ribuan tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya pada pabrik tersebut akan kehilangan pekerjaannya.
Akibatnya penerimaan negara akan ambruk, karena industri pertembakauan memberi kontribusi perpajakan terbesar (52,7 persen) dibanding BUMN (8,5 persen), Real estate dan konstruksi (15,7 persen) maupun kesehatan dan farmasi (0,9 persen).
Yang terakhir, jika harga rokok mahal, maka kesempatan ini akan digunakan oleh rokok ilegal yang dijual dengan harga sangat murah dikarenakan mereka tidak membayar cukai. Dengan tingkat cukai saat ini, perdagangan rokok ilegal telah mencapai 11,7 persen dan merugikan negara hingga Rp 9 triliun.
Hal itu berdasarkan studi dari beberapa Universitas nasional, dan tentu kontraproduktif dengan upaya pengendalian konsumsi rokok, peningkatan penerimaan negara, dan perlindungan tenaga kerja. (IndoCropCircles.com / sumber: merdeka / beberapa sumber lain)
Pustaka:
- merdeka, Ratusan miliar dana asing untuk kampanye antirokok di Indonesia
- wikipedia, Michael Bloomberg
- tobaccocontrolgrants.org, Bloomberg Initiative To Reduce Tobacco Use Grants Program
The purpose of the project is to protect children and communities at large from the dangers of second hand smoke exposure in Medan City by supporting enforcement of the PerGub NO. 35/2012 with emphasis on the establishment of 100% smoke free areas. Project also seeks to advocate for a smoke free Perda in order to close the gaps in current regulation.
Country: Indonesia
Website: http://www.pusakaindonesia.or.id
Amount: $74,000
Start Date: Dec 2012
End Date: Jul 2014
Website: http://www.pusakaindonesia.or.id
Amount: $74,000
Start Date: Dec 2012
End Date: Jul 2014
Penerima aliran dana untuk kampanye anti-rokok di Indonesia
Bloomberg Initiative menerima permintaan pasokan dana dari manapun, baik dari negara miskin, maupun negara berkembang.
Selain Indonesia, Bloomberg Initiative juga mendanai 13 negara lainnya, yakni China, Brazil, Meksiko, Vietnam, Rusia hingga Mesir, dimana negara-negara tersebut diyakini memiliki tingkat konsumsi tembakau terbesar di dunia.
Berikut daftarnya penerima aliran dana untuk kampanye itu:
- Dinas Kesehatan Bali:
- Rp 2.110.664.190
- Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia:
- Rp 4.249.982.563
- Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan:
- Rp 11.449.296.386
- Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia:
- Rp 4.446.151.997
- Indonesian Corruption Watch:
- Rp 601.447.104
- Forum Parlemen Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan:
- Rp 3.687.462.577
- Lembaga Indonesia untuk Pembangunan Sosial:
- Rp 4.266.939.106
- Asosiasi Kesehatan Masyarakat Indonesia, Tobacco Control Working Group:
- Rp 16.315.338.387
- Forum Warga Kota Jakarta (Fakta):
- Rp 9.344.551.888
- Komisi Nasional Pengendalian Tembakau:
- Rp 10.706.785.014
- Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen Semarang:
- Rp 3.506.880.323
- Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Bali:
- Rp 1.218.865.547
- Lentera Anak Indonesia:
- Rp 3.093.876.327
- MEDICUSS:
- Rp 373.945.208
- Pusat Pengendalian Tembakau Muhammadiyah, UMY:
- Rp 1.821.768.052
- Komisi Perlindungan Anak Nasional:
- Rp 10.584.425.691
- Komunitas Antitembakau:
- Rp 5.540.142.612
- Raya Indonesia:
- Rp 339.622.553
- Sekolah Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Universitas Udayana:
- Rp 1.591.224.428
- Pusat Penelitian Statistik, Ekonomi dan Sosial Negara-Negara Islam:
- Rp 993.399.452
- Yayasan Swisscontact Indonesia:
- Rp 3.971.916.130
- Badan Pengendalian Tembakau – Kenya:
- Rp 1.337.315
- Asosiasi Kesehatan Masyarakat Indonesia – Pusat Pengendalian Tembakau:
- Rp 169.299.686
- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia:
- Rp 11.247.480.827
- Yayasan Pengembangan Media Anak:
- Rp 461.853.907
- Yayasan Pusaka Indonesia:
- Rp 3.800.681.599
Perlu diketahui bahwa yang menghembuskan harga rokok idealnya lebih dari Rp 50.000 per bungkus adalah Hasbullah Thabrany.
|
| Hasbullah Thabrany |
Dia menghembuskan perihal kenaikan harga rokok yang spektakuler itu karena ingin menekan jumlah perokok di Tanah Air.Saat ini ia adalah Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.
Hasbullah menambahkan, bahwa strategi penaikan harga rokok dalam menurunkan jumlah perokok sudah terbukti efektif di beberapa negara.
Selain itu menurut Hasbullah, tingginya jumlah perokok di Indonesia juga meningkatkan beban ekonomi dari sisi kesehatan.
Ada kepentingan asing di balik harga rokok naik
Rumor kenaikan harga rokok bahkan hingga Rp 50.000 meresahkan banyak pihak mulai dari pelaku usaha, petani tembakau dan konsumen akan terkena imbas dari kenaikan tersebut.
Anggota Komisi II DPR dari PDIP mengatakan pemerintah harus mengakui industri rokok cukup berperan besar menopang perekonomian Indonesia. Industri rokok bisa gulung tikar jika harga rokok dinaikkan.
Suka atau tidak suka industri ini adalah industri strategis yang telah membantu perekonomian kita selama ini dan tak sepakat dengan asumsi kenaikan harga bisa menekan angka perokok di Indonesia. Sebab, industri rokok Indonesia sudah diakui dunia dan membantu perekonomian masyarakat daerah sekitar.
Anggota Komisi II DPR justru khawatir ada kepentingan pihak asing dibalik wacana ini dan bukan kepentingan dari pemerintah karena industri rokok Indonesia sudah cukup mandiri dan kompetitif, sehingga kebijakan ini bisa menjadi alat agar mampu bersaing dengan rokok luar negeri.
Sikap pemerintah RI dan dampak kenaikan harga rokok
Sikap pemerintah sejauh ini masih mengkaji lebih lanjut penerapan Kerangka Kerja Konvensi Pengendalian Tembakau atau Framework Convention on Tobacco Control(FCTC) di Indonesia. Sembari mengkaji FCTC, ada empat arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang perlu dijalankan untuk mengurangi penggunaan tembakau.
Sebelum konvensi dilakukan maka pertama, diminta seluruh jajaran menteri untuk menekan impor tembakau. Arahan kedua, cukai tembakau impor dinaikkan. Ketiga, menaikkan cukai rokok.
Terakhir mempersempit ruang bagi para perokok. Nantinya, tempat bagi perokok di ruang publik semakin diperkecil sehingga bisa menekan angka perokok.
Arahan tersebut sebagai salah satu upaya mempersiapkan generasi muda yang lebih sehat dan kompetitif. Selain itu, untuk memutuskan menutup sekaligus ruang bagi perokok masih butuh waktu yang cukup lama.
Namun kebijakan ini tidak akan berlaku dalam waktu dekat karena Kemenkeu belum ada aturan terbaru mengenai harga jual eceran atau tarif rokok dan pemerintah butuh waktu konsultasi dengan DPR.
Selain itu kebijakan ini bisa mengakibatkan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di industri terkait, maka nasib industri rokok jelas akan bangkrut dan otomatis ribuan tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya pada pabrik tersebut akan kehilangan pekerjaannya.
Akibatnya penerimaan negara akan ambruk, karena industri pertembakauan memberi kontribusi perpajakan terbesar (52,7 persen) dibanding BUMN (8,5 persen), Real estate dan konstruksi (15,7 persen) maupun kesehatan dan farmasi (0,9 persen).
Yang terakhir, jika harga rokok mahal, maka kesempatan ini akan digunakan oleh rokok ilegal yang dijual dengan harga sangat murah dikarenakan mereka tidak membayar cukai. Dengan tingkat cukai saat ini, perdagangan rokok ilegal telah mencapai 11,7 persen dan merugikan negara hingga Rp 9 triliun.
Hal itu berdasarkan studi dari beberapa Universitas nasional, dan tentu kontraproduktif dengan upaya pengendalian konsumsi rokok, peningkatan penerimaan negara, dan perlindungan tenaga kerja. (IndoCropCircles.com / sumber: merdeka / beberapa sumber lain)
Pustaka:
- merdeka, Ratusan miliar dana asing untuk kampanye antirokok di Indonesia
- wikipedia, Michael Bloomberg
- tobaccocontrolgrants.org, Bloomberg Initiative To Reduce Tobacco Use Grants Program
